Penyelamatan Lahan Perkebunan Kelapa Tergantung Si Pengambil Kebijakan

Ketua DPRD Inhil, Dr Ferryandi ST MM

REDAKSIRIAU.CO, TEMBILAHAN - Menyikapi semakin rumitnya upaya penyelamatan lahan perkebunan kelapa rakyat yang semakin kritis. Wakil Ketua DPRD Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) Provinsi Riau, Dr Ferryandi, ST MM, mengatakan bahwa persoalan tersebut tidak serumit itu jika pengambil kebijakan di daerah yang dikenal dengan julukan Negeri Seribu Parit tersebut memiliki kemauan dalam wujud kebijakan yang nyata.

 

"Permasalahan masif harus dituntaskan secara masif, untuk itu dibutuhkan kemauan dengan wujud kebijakan nyata, " ungkapnya. Senin, (30/11/2015) .

 

Salah satu solusi untuk itu, tambahnya, adalah dengan mengupayakan adanya regulasi penggunaan Dana Alokasi Desa (ADD) oleh semua desa demi kepentingan perbaikan Trio Tata Air (TTA) perkebunan yang menjadi kunci permasalahan yang sedang dihadapi masyarakat saat ini.

 

"Jika semua desa diberi hak penuh untuk menuntaskan permasalahan perkebunan yang ada di desanya masing-masing melalui 25 sampai 30 persen dari ADD, kita sangat yakin ini bisa tuntas dalam waktu 3-5 tahun, " jelasnya.

 

Selanjutnya pemerintahan yang lebih tinggi tinggal memantau dan memberikan   arahan sesuai ketentuan yang berlaku serta mensinergikan dinas terkait, seperti perkebunan, cipta karya dan bina marga dalam pembangunan.

 

"Selama ini kita berbicara dan berfikir tanpa ada solusi yang kongkrit, sementara lahan semakin hari semakin kritis dan masyarakat semakin susah, karena semua ide dan kebijakan yang ada terbentur persoalan dana yang tidak memadai, " tukasnya.

 

Sementara itu, diwaktu yang berbeda, Bupati Inhil HM Wardan mengungkapkan bahwa pihaknya secara prinsip sepakat dengan ide penggunaan ADD untuk mengatasi persoalan di desa.

 

"Kita akan upayakan membuat ADD tersebut bisa digunakan desa untuk mengatasi persoalan di desa, khususnya permasalahan trio tata air perkebunan kita yang rusak akibat intrusi air laut, dan saya sudah mulai perintahkan beberapa Kepala Desa terpilih untuk memprioritaskan hal ini, " katanya, Selasa (1/12/2015). (Adv/DPRD).

 

Ikuti Terus Redaksiriau.co Di Media Sosial

Tulis Komentar